NEWS – Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia | 16 February 2024 21:20
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membeberkan bakal membenahi persoalan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia terlebih dahulu sebelum melakukan pensiun dini operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara masif.
Menurut Arifin, dari sekian banyak PLTU yang masuk dalam daftar program pensiun dini, setidaknya terdapat satu unit PLTU yang telah masuk dalam program tersebut, yakni PLTU Cirebon-1 yang dioperasikan oleh PT Cirebon Electric Power (CEP).
“Kita kayaknya harus benahi dulu, ini kita punya infrastruktur supaya bisa dioptimalkan semua, kita bisa lihat keseimbangannya dan keseimbangan baru itu mulai dengan program baru,” kata Arifin ditemui di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Jumat (16/2/2024).
Arifin merinci, infrastruktur ketenagalistrikan yang perlu dibenahi salah satunya seperti jaringan transmisi. Sementara itu, pemerintah telah menargetkan 4,8 Giga Watt (GW) PLTU dipensiunkan dini pada 2030 menggunakan skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).
“Ya kita juga menganggap isu investasi (infrastruktur) itu dalam program JETP. Kan no transmission no transition,” ujarnya.
Seperti diketahui, rencana pemerintah Indonesia merealisasikan program penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 lebih cepat dari rencana awal, alias pensiun dini sudah di depan mata.
Hal tersebut menyusul tercapainya kesepakatan antara Asian Development Bank (ADB) dengan pemerintah Indonesia di bawah naungan program Energy Transition Mechanism (ETM) untuk program pensiun dini PLTU Cirebon-1.
Penandatanganan yang tidak mengikat tersebut diteken di sela acara COP28 di Dubai (3/12/2023) antara PT PLN (Persero), PT Cirebon Electric Power (CEP) sebagai Independent Power Producer (IPP) dan Indonesia Investment Authority (INA).
Di dalam kesepakatan ini PLTU Cirebon-1 akan mengakhiri operasionalnya pada Desember 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari jadwal sebelumnya yakni Juli 2042. Adapun transaksi akan dirampungkan pada paruh pertama 2024.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa optimistis kerangka perjanjian kerja ini menjadi perkembangan yang cukup penting. Terutama bagi transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.
“ADB akan terus bekerja sama dengan mitra-mitra kami di Indonesia dan kawasan untuk menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga batu bara dan bahan bakar fosil lainnya dapat dihentikan sejak dini dengan cara yang adil dan terjangkau,” ujar Asakawa dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (4/12/2023).
(wia)
